Langsung ke konten utama

Status kewarganegaraan anak yang lahir di Indonesia dan dari perkawinan campuran

Pasal  41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia : ” Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum undang-undang iini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.”   Bahwa terhadap anak-anak yang berada di luar cakupan Pasal 41 tersebut yaitu anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir di negara Ius Soli (berdasar tempat kelahiran), yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda atau anak-anak yang sudah mendaftar tetapi tidak atau terlambat memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan Undang-Undang b

HUKUM PERDATA

Hukum perdata adalah hukum atau ketentuan yang mengatur hak-hak, kewajiban, serta kepentingan antar individu dalam masyarakat. Hukum perdata dikenal dengan hukum privat. Hukum perdata biasa menangani kasus yang bersifat privat atau pribadi seperti  hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris. Dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kedua individu.

Hukum perdata terjadi ketika seseorang mengalami suatu kasus yang bersifat tertutup (privat). Hukum perdata terjadi di mana ketika suatu pihak melaporkan pihak lain yang terkait ke pihak yang berwajib atas suatu kasus yang hanya menyangkut kedua individu tersebut.


Berikut ini beberapa pengertian hukum perdata menurut para ahli :

1. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan
“Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.”
2. Ronald G. Salawane
“Hukum Perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
3. Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.
“Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya.”
4. Sudikno Mertokusumo
“Hukum Perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat.”
5. Prof. R. Soebekti, S.H.
“Hukum Perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.”

Hukum perdata dibagi menjadi hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil berkaitan dengan muatan atau materi yang diatur dalam hukum perdata itu sendiri, sedangkan hukum perdata formil adalah hukum yang berkaitan dengan proses perdata atau segala ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan penegakan hukum perdata itu sendiri, seperti melakukan gugatan di pengadilan. Hukum perdata formil juga dikenal dengan sebutan hukum acara perdata.Hukum acara formil memiliki fungsi untuk mempertahankan isi hukum acara materil.selain itu hukum perdata formil juga memiliki fungsi yaitu untuk mempertahankan hak dan kepentingan seseorang.

Tujuan Hukum perdata yaitu memberi perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan untuk menciptakan suasana yang tertib.Atau dengan kata lain tujuan hukum perdata adalah untuk mencapai suasan yang tertib hukum dimana seseorang mempertahankan haknya melalui bsdsn peradilan sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

Hukum perdata memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Disebut memaksa karena jika terjadi suatu proses acar perdata dipengadilan maka ketentuan tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati oleh para pihak (kalau tidak ditaati berakibat merugikan bagi pihak yang berperkara). Disebut mengatur, maksudnya semua tindakan dan perbuatan diatur didalam hukum,termasuk mengenai sanksi-sanksinya,dan dijadikan sebagai alat untuk menundukkan masyarakat.

Sebagai contoh kita akan membahas masalah hukum perdata yang biasa terjadi di masyarakat, yaitu hukum perdata warisan. Misalnya, sebelum meninggal seorang membuat sebuat surat wasiat atas harta-hartanya yang akan dibagikan kepada anak-anaknya setelah ia meninggal kelak.Setelah sang ayah meninggal,terjadi konflik antara anak-anak tersebut sehingga terjadi perselisihan. Akhirnya salah satu anak melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib(polisi).Ketika sang anak melaporkan kasus tersebut ke polisi,itu merupakan suatu proses awal terjadinya hukum perdata.

Undang-undang yang mempenngaruhi berlakunya hukum perdata :
a.Undang-undang Pokok Agraria(UUPA)
b.Undang-undang perkawinan(No.1 Thn 1974)
c.SEMA No.3/1963

Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUH Perdata) adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW. Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.

KUH Perdata terdiri atas empat 4 bagian, yaitu:
1.     Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht
Membahas tentang:
·         Bab I    - Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan
·         Bab II   - Tentang akta-akta catatan sipil
·         Bab III  - Tentang tempat tinggal atau domisili
·         Bab IV  - Tentang perkawinan
·         Bab V   - Tentang hak dan kewajiban suami-istri
·         Bab V I - Tentang harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya
·         Bab VII - Tentang perjanjian kawin
·      Bab VIII - Tentang gabungan harta-bersama atau perjanjian kawin pada perkawinan kedua atau   selanjutnya
·         Bab IX - Tentang pemisahan harta-benda
·         Bab X - Tentang pembubaran perkawinan
·         Bab XI -Tentang pisah meja dan ranjang
·         Bab XII -Tentang keayahan dan asal keturunan anak-anak
·         Bab XIII -Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda
·         Bab XIV -Tentang kekuasaan orang tua
·         Bab XIVA -Tentang penentuan, perubaran dan pencabutan tunjangan nafkah
·         Bab XV - Tentang kebelumdewasaan dan perwalian
·         Bab XVI - Tentang pendewasaan
·         Bab XVII - Tentang pengampuan
·         Bab XVIII - Tentang ketidakhadiran

2.Buku 2 tentang Benda
Membahas tentang :
·         Bab I - Tentang barang dan pembagiannya
·         Bab II - Tentang besit dan hak-hak yang timbul karenanya
·         Bab III - Tentang hak milik
·         Bab IV - Tentang hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang bertetangga
·         Bab V - Tentang kerja rodi
·         Bab VI - Tentang pengabdian pekarangan
·         Bab VII - Tentang hak numpang karang
·         Bab VIII - Tentang hak guna usaha (erfpacht)
·         Bab IX - Tentang bunga tanah dan sepersepuluhan
·         Bab X - Tentang hak pakai hasil
·         Bab XI - Tentang hak pakai dan hak mendiami
·         Bab XII - Tentang pewarisan karena kematian
·         Bab XIII - Tentang surat wasiat
·         Bab XIV - Tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan
·         Bab XV - Tentang hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan
·         Bab XVI - Tentang hal menerima dan menolak warisan
·         Bab XVII - Tentang pemisahan harta peninggalan
·         Bab XVIII - Tentang harta peninggalan yang tak terurus
·         Bab XIX - Tentang piutang dengan hak didahulukan
·         Bab XX - Tentang gadai
·         Bab XXI - Tentang hipotek

2.    Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht
Membahas tentang :
·         Bab I - Tentang perikatan pada umumnya
·         Bab II - Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan
·         Bab III - Tentang perikatan yang lahir karena undang-undang
·         Bab IV - Tentang hapusnya perikatan
·         Bab V - Tentang jual-beli
·         Bab VI - Tentang tukar-menukar
·         Bab VII - Tentang sewa-menyewa
·         Bab VIIA - Tentang perjanjian kerja
·         Bab VIII - Tentang perseroan perdata (persekutuan perdata)
·         Bab IX - Tentang badan hukum
·         Bab X - Tentang penghibahan
·         Bab XI - Tentang penitipan barang
·         Bab XII - Tentang pinjam-pakai
·         Bab XIII - Tentang pinjam pakai habis (verbruiklening)
·         Bab XIV - Tentang bunga tetap atau bunga abadi
·         Bab XV - Tentang persetujuan untung-untungan
·         Bab XVI - Tentang pemberian kuasa
·         Bab XVII - Tentang penanggung
·         Bab XVIII - Tentang perdamaian
3.     Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs
Membahas tentang :
·         Bab I - Tentang pembuktian pada umumnya
·         Bab II - Tentang pembuktian dengan tulisan
·         Bab III - Tentang pembuktian dengan saksi-saksi
·         Bab IV - Tentang persangkaan
·         Bab V - Tentang pengakuan
·         Bab VI - Tentang sumpah di hadapan hakim
·         Bab VII - Tentang kedaluwarsa pada umumnya

Kesimpulan :
Hukum perdata adalah hukum yang menangani kasus perindividu/perorangan.Hukum perdata merupakan kebalikan dari hukum pidana.Hukum perdata menangani masalah-masalah yang lebih bersifat privat seperti hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris.Tujuan Hukum perdata adalah untuk menyelesaikan konflik antar individu berdasarkan hukum yang berjalan yang bertujuan pada satu titik yaitu perdamaian.Dalam ekonomi sendiri,hukum perdata sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai kasus yang berkaitan dengan materi.Misalnya pemindahan kepemilikan usaha dari satu pihak kepihak lain.Sering kali terjadi kesenjangan yang disebabkan oleh berbagai factor,misalnya salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati.Maka,Disinilah diperlukan peranan hukum perdata.KUH Perdata di bagi menjadi empat bagian,dimana disetiap bagian dipecah lagi menjadi beberapa bab dengan masing-masing pembahasan.

Postingan populer dari blog ini

CERAI RAPAK

Syariat Islam memberikan jalan keluar bagi pasangan suami istri ketika mereka tidak lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarganya. Baik dalam bentuk Cerai Talak yang itu berada di tangan suami atau Gugat Cerai (khulu’) sebagai jalan keluar bagi istri yang tidak memungkinkan lagi untuk tinggal bersama suami Cerai rapak  adalah istilah yang sering digunakan oleh masyarakat muslim di indonesia bila  cerai  dilakukan  oleh pihak istri  kepada suami. Cerai Rapak, model ini dilakukan dengan cara mengajukan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama. Dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi. Sebab istri mengajukan jalan rapak atau mengajukan gugatan Suami tidak mau mengurus untuk mengajukan gugatan cerai talak secara sah ke pengadilan Suami tidak diketahui keberadaanya Konsultasi

ALAMAT PENGACARA SEMARANG

Kantor Pengacara WDY & Partners Jl. Bledak Kantil II No.45, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50196 Tel / WA +6285225446928

Alamat Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang Alamat: Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa Tengah 50146