Menangani perkara hukum Perceraian Gono Gini Hak Asuh Anak Waris Perdata Tipikor di PA / PN seluruh Jawa Tengah dan Indonesia

Pengacara Perceraian di Magelang

Advokat/ Pengacara WDY & Partners, profesional menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di kota Magelang.

Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum PBH PERADI

PENDAHULUAN
Bahwa advokat Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pemerintah mengeluarkan PP No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma - Cuma.

Perhimpunan Advokat Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18 PP No 83 Tahun 2008 tersebut lalu mengeluarkan Kep No 016/PERADI/DPN/V/2009 yang pada intinya membentuk unit kerja yang secara khusus mengurus pelaksanaan bantuan hukum secara cuma - cuma dengan dengan nama
Pusat Bantuan Hukum PERADI. Pada 8 Juli 2010, PERADI juga telah mengeluarkan Peraturan PERADI No 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma - Cuma
Panduan ini berisikan tentang bagaimana masyarakat miskin memperoleh bantuan hukum dan juga tentang tata cara pemberian bantuan hukum dari seorang advokat. Selain itu juga tata cara pelaporan bagi Penerima Bantuan Hukum yang merasa bahwa Advokat yang ditunjuk tidak menjalankan kewajiban profesionalnya. Karena ini hanya merupakan panduan praktis maka anda sangat disarankan untuk membaca Peraturan PERADI No 1 Tahun 2010 yang dapat di unduh di http://pendek.in/02n6r
Prinsip - Prinsip Bantuan Hukum
Pada dasarnya Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma - cuma kepada orang atau masyarakat miskin sebanyak 50 jam/tahun dan penanganan pemberian bantuan hukum tersebut harus diperlakukan sama atau setara dengan pelayanan hukum yang menggunakan pembayaran honorarium.
Ketika melaksanakan pemberian bantuan hukum, Advokat dilarang menerima dana untuk kepentingan apapun dari orang miskin.
Pemberian bantuan hukum tunduk pada Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang - undangan yang berlaku
Bantuan hukum dapat diberikan dalam konteks litigasi atau di dalam peradilan, baik itu perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara. Selain dalam bentuk litigasi bantuan hukum juga dapat diberikan dalam konteks non litigasi atau di luar peradilan dalam bentuk piket bantuan hukum di Pusat Bantuan Hukum PERADI, DPC atau DPD PERADI, pendidikan hukum, investigasi kasus, konsultasi hukum, pendokumentasian hukum, penyuluhan hukum, penelitian hukum, perancangan hukum, pembuatan pendapat/catatan hukum, pengorganisasian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemberdayaan masyarakat, serta seluruh aktifitas yang bersifat memberikan kontribusi bagi pembaharuan hukum nasional
Pemenuhan pemberian bantuan hukum selama 50 jam/tahun akan menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Advokat untuk penerbitan kartu Advokat dimana bila syarat ini belum terpenuhi maka penerbitan kartu Advokat akan ditunda sampai terpenuhinya syarat tersebut
Memperoleh Bantuan Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum melalui Pusat Bantuan Hukum PERADI
Orang miskin atau Pemohon dapat mengajukan permohonan bantuan hukum secara langsung kepada Pusat Bantuan Hukum PERADI.
Permohonan bantuan hukum yang diajukan melalui Pusat Bantuan Hukum PERADI dapat diisi melalui situs di http://pendek.in/02n6s atau mengunduh formulir permohonan dihttp://pendek.in/02n6t dan mengirimkannya ke alamat Pusat Bantuan Hukum PERADI
Terhadap Permohonan Bantuan Hukum tersebut Pemohon harus memberikan keterangan bahwa Pemohon lemah secara sosial ekonomi dengan melampirkan dokumen - dokumen yang menunjukkan ketidak mampuan secara sosial ekonomi sebagai berikut: Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa atau Lurah setempat dan/atau salinan slip gaji dan salinan rekening listrik dan/atau rekening air dan Kartu Keluarga atau dalam beberapa kasus, jika Pemohon sulit mendapatkan Surat Keterangan Miskin, hal ini bisa diganti dengan Surat Pernyataan Miskin yang diberi materei cukup serta ditanda tangani oleh Pemohon
Pemohon selain dapat mengisi keterangan kelemahan secara sosial ekonomi, Pemohon juga dapat memberikan keterangan bahwa Pemohon mengalami kelemahan secara sosial politik dengan cara menunjukkan Pemohon adalah anak - anak yang berkonflik dengan hukum, perempuan, buruh migran, masyarakat adat atau korban pelanggaran HAM Berat.
Jika Permohonan Bantuan Hukum tersebut jika dinyatakan belum lengkap oleh Pusat Bantuan Hukum PERADI maka Pemohon memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi Permohonan tersebut dengan memberikan keterangan tambahan atau memberikan dokumen - dokumen tambahan yang diminta oleh Pusat Bantuan Hukum PERADI. Jika Pemohon gagal melengkapi keterangan tambahan yang diminta atau dokumen - dokumen tambahan yang diminta maka Pusat Bantuan Hukum PERADI dapat menolak permohonan tersebut
Jika Permohonan telah dinyatakan lengkap maka Pusat Bantuan Hukum PERADI akan melakukan penilaian terhadap Permohonan Bantuan Hukum dengan mempertimbangkan pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum dan faktor ketidak mampuan secara sosial ekonomi atau secara sosial politik.
Pusat Bantuan Hukum PERADI setelah melakukan penilaian terhadap Permohonan tersebut, dalam waktu paling lama tiga hari kerja akan memberikan keputusan menerima atau menolak Permohonan Bantuan Hukum tersebut kepada Pemohon. Keputusan penerimaan atau penolakan tersebut disertai dengan alasan - alasannya.
Pusat Bantuan Hukum PERADI setelah menerima permohonan tersebut akan menunjuk satu atau lebih Advokat untuk menangani Permohonan tersebut berdasarkan perkiraan beban dan durasi perkaranya.
Pusat Bantuan Hukum PERADI membuat surat penunjukkan yang dikirimkan kepada Advokat atau Advokat - Advokat untuk memberikan bantuan hukum diserta dengan data dan keterangan mengenai Pemohon dan pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukumnya

TARIF JASA PENGACARA

Pada umumnya orang yg menghadapi perkara perceraian ingin menggunakan jasa pengacara namun sering terkendala akan “tingginya” biaya jasa pengacara. Jasa pengacara relatif lumayan mahal bagi orang yg berbudget minim karena jasa pengacara bisa 20 kali lipat lebih dari biaya pendaftaran perkara gugatan di pengadilan. Kenapa biaya jasa pengacara mahal? Karena mereka adalah pakar dalam bidangnya dan umumnya bekerja secara kelompok (team).
Untuk itu perlu dipahami bahwa suatu jasa hukum seperti jasa pengacara umumnya ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
  • Biaya gaji para pegawainya, fee rekan / team
  • Biaya operasional kantornya
  • Biaya transport & akomodasi
Jika pengadilan yg memproses perkara cerai jaraknya jauh dari kantor si pengacara maka tentu pengaruh terhadap biaya tranportasinya, mengingat si pengacara akan sering bolak-balik sampai 10 kali sidang ke pengadilan
  • Waktu & tenaga si pengacara.
Pergi bersidang tentunya memakan waktu berjam-jam, bahkan umumnya disaat ia pergi bersidang waktunya akan habis 1 hari penuh hanya untuk kepengurusan 1 sidang perkara cerai. Selain itu perlu diingat bahwa 1 perkara cerai umumnya dilalui 8-10 kali tahapan sidang. Dan 1 proses perkara cerai umunya selesai dalam waktu 4-5 bulan. Dibutuhkan rencana dan ketelitian yg tinggi dalam menghadapi suatu perkara perceraian.
  • Profesional. Pengacara adalah profesional dibidang pembelaan hukum dan pakar pada bidangnya. Tentunya suatu perkara yang ditangani oleh profesional ahlinya akan lebih memaksimalkan jalannya perkara tersebut baik dari segi proses maupun hasil.
  • Biaya - biaya perkara di pengadilan
  • Prestisius Kantor pengacara.

keywords :
BIAYA PENGACARA PERCERAIAN

    korupsi dan dunia pendidikan

    Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

    NOMOR TELEPON PENGACARA SEMARANG

    WDY & PARTNERS

    Kantor
    Jl.Bledak Kantil II No. 45 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang 50196

    Tel +6285225446928, +6281901797137
    Whatsapp +6285875577202
    BBM 521BAF69

    Prosedur Dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI/POLRI

    1. Dengan Tetap Mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974 / PP. No.9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991 (KHI. Tahun 1991), HIR., PP No. 10 Tahun 1983 / PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/POLRI;
    2. Apabila Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan SURAT IZIN untuk melakukan perceraian dari Atasan/Komandan yang bersangkutan (Langsung dapat diproses lanjut) ;
    3. Apabila Permohon/Gugatan Cerai tersebut belum dilengkapi dengan SURAT IZIN, Majelis Hakim dalam persidangan lansung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut ke atasan/komandannya, perintah tersebut dimuat dalam Berita Acara Persidangan, (sidang pertama ditunda/belum dapat di mediasi);

    Kesepakatan bercerai tidak dapat sebagai alasan untuk bercerai

    Ada sepasang suami istri telah sepakat untuk bercerai. Secara hukum hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dari pasal 19 PP no 9/1975 jo pasal 39 UU no 1/1974. Mengapa alasannya bahwa percerian bukanlah karena kesepakatan seperti halnya bila seorang penjual dan pembeli bersepakat mengadakan perjanjian jual beli. Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 BW tidak dapat diterapkan dalam alasan perceraian.

    Pelayanan

    • Penyelesaisan sengketa diluar pengadilan (out of court settlement);
    • Penyelesaian perkara di pengadilan (court settlement);
    • Konsultasi;

    Demi tercapainya tujuan suatu perkara maka diperlukan suatu pertemuan konsultasi terlebih dahulu antara calon klien dengan pengacara. Oleh karenanya, dengan tangan terbuka kami menerima konsultasi dengan berbagai cara, yaitu melalui :

    • Telepon / SMS
    - 085225446928
    - 081901797137
    - 085875577202
    - 08883959490
    • E-mail
    Silahkan klik di sini
    • Facebook
    Silahkan klik di sini
    • Datang langsung ke alamat
    Jl. Bledak Kantil II No. 45 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang

    Entri Populer