Menangani perkara hukum Perceraian Gono Gini Hak Asuh Anak Waris Perdata Tipikor di PA / PN seluruh Jawa Tengah dan Indonesia

ALAMAT PERADILAN UMUM DI INDONESIA

PERADILAN UMUM - SULAWESI SELATAN

SULAWESI SELATAN
PT. MAKASSAR
JI. Urip Sumoharjo Km. 4, Telp. 448366 - 448365, Ujung Pandang 90232, Makassar
Website: http://pt-makassar.go.id

BANTAENG
PN. Bantaeng
Jl. Andi Mannappiang No. 15, Telp. 21196 - 21198, Bantaeng 92412
BANTAENG - SULAWESI SELATAN
KELAS/TYPE: II

BARRU
PN. B a r r u
Jl.. Sultan Hasanuddin No. I, Telp. 21046 - 211 09, Barru 90711
BARRU - SULAWESI SELATAN
KELAS/TYPE: II

PENGADILAN AGAMA

PENGADILAN AGAMA
pengadilan agama
Pengadilan Agama

Gugatan Cerai Tidak Memerlukan Tandatangan Persetujuan Suami / istri Penggugat

Ada situasi dimana masalah perceraian yang membingungkan pada proses perceraian di pengadilan. Salah satunya adalah, banyaknya sangkaan orang yang mengira suatu perceraian itu harus memerlukan tanda tangan suami persetujuan suami (atau istri). Hal tersebut adalah pemikiran yang keliru.
Proses cerai di pengadilan sama sekali tidak memerlukan izin atau persetujuan atau tandatangan si suami (si istri). Pihak yang ingin cerai hanya perlu membuat surat gugatan cerai dan mendaftarkannya di pengadilan berwenang.
Bilamana pihak Tergugat tidak akan pernah mau datang ke pengadilan maka proses perceraian di pengadilan dapat terus terlaksanan tanpa kehadiran si Tergugat, dan hal ini tetap syah menurut hukum negara Indonesia.


Bila masih belum jelas silahkan hubungi kami. WDY & PARTNERS

PENGADILAN AGAMA JEPARA

PA JEPARA
PENGADILAN AGAMA JEPARA
Alamat : Jl. Pesajen Demaan Jepara
Telp. / Fax : 0291-591047

SEJARAH PENGADILAN AGAMA JEPARA
Hukum Islam dan pengadilan yang menegakkannya telah berlaku di Indonesia sejak Islam masuk dan berdiri kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara.Pada awalnya, Penjajahan Belanda di Indonesia tidak mengusik keberadaan Hukum Islam dan pengadilannya. Hal itu dapat dilihat pada tahun 1760, VOC memberlakukan “compendium freijer” sebagai pegangan mengadili sengketa perdata Islam. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda membentuk Pengadilan Agama yang disebut “Priesterraad” dengan Stbl. Tahun 1882-152.Dalam perkembangannya, Penjajah Belanda menerapkan politik hukum baru yang memencilkan Hukum Islam dan Pengadilan Agama berdasarkan teori “Receptio” dari Cornelis Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa

Entri Populer