Menangani perkara hukum Perceraian Gono Gini Hak Asuh Anak Waris Perdata Tipikor di PA / PN seluruh Jawa Tengah dan Indonesia

PENGADILAN AGAMA JEPARA

PA JEPARA
PENGADILAN AGAMA JEPARA
Alamat : Jl. Pesajen Demaan Jepara
Telp. / Fax : 0291-591047

SEJARAH PENGADILAN AGAMA JEPARA
Hukum Islam dan pengadilan yang menegakkannya telah berlaku di Indonesia sejak Islam masuk dan berdiri kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara.Pada awalnya, Penjajahan Belanda di Indonesia tidak mengusik keberadaan Hukum Islam dan pengadilannya. Hal itu dapat dilihat pada tahun 1760, VOC memberlakukan “compendium freijer” sebagai pegangan mengadili sengketa perdata Islam. Kemudian Pemerintah Hindia Belanda membentuk Pengadilan Agama yang disebut “Priesterraad” dengan Stbl. Tahun 1882-152.Dalam perkembangannya, Penjajah Belanda menerapkan politik hukum baru yang memencilkan Hukum Islam dan Pengadilan Agama berdasarkan teori “Receptio” dari Cornelis Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa
Hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau telah diresepsi (diterima) oleh hukum adat. Dengan Stbl. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, Pengadilan Agama ditempatkan di bawah pengawasan landraad (Pengadilan Negeri), tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri dan dicabut kewenangannya untuk mengadili perkara warisan.Setelah masa kemerdekaan, pelaksanaan hukum (syariat) Islam dijamin oleh UUD 1945. Konsekwensinya,  Pengadilan Agama dikembalikan fungsinya sebagai pengadilan yang sebenarnya dan sejajar dengan pengadilan yang lain. Teori receptie mulai ditinggalkan karena tidak sejiwa dengan pasal 29 UUD 1945.Dalam sistem hukum Nasional, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 2 dan 10 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan.
Persamaannya terdapat pada :
  • Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004).
  • Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita).3.Setiap lingkungan Peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding serta seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung (sistem satu atap).
Adapun perbedaannya,
  • terdapat pada kewenangan mutlak (absolute comptentie) masing-masing badan peradilan. Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. 
  • Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum dan perkara pidana bagi rakyat pada umumnya
VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA JEPARA
VISI :
“Terwujudnya Peradilan Agama yang berwibawa, bermartabat, profesional dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” .
  • Makna Visi : SECARA KELEMBAGAAN
Visi PA Jepara tersebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan untuk memotivasi seluruh aparat Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan tanpa membeda-bedakan orang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Agama.
  • SECARA ORGANISASIONAL
Peradilan Agama adalah lembaga PA Jepara yang terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, seluruh Pejabat Struktural maupun fungsional beserta seluruh staf.
  • SECARA FUNGSIONAL
Visi tersebut mempunyai makna bahwa PA Jepara dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa menjaga kewibawaan dan martabat dengan cara mengutamakan kejujuran dan transparansi agar senantiasa bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan dengan memberikan pelayanan secara profesional dengan memperhatikan asas pelaksanaan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
MISI :
Untuk mencapai visi tersebut, maka telah ditetapkan misi Pengadilan Agama Jepara sebagai – berikut :
  • Melaksanakan pelayanan hukum dan keadilan dengan seksama, jujur, obyektif dan transparan sehingga dipercaya oleh masyarakat
  • Melaksanakan peradilan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan.
  • Melaksanakan Peradilan yang merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.
  • Melaksanakan Peradilan dengan tidak membeda-bedakan orang yang bersifat diskriminatif, baik dalam bentuk diskriminasi normatif maupun diskriminasi kategoris yang berasal dari status sosial, ras, agama, suku, jenis kelamin dan budaya.
  • Mengembangkan penerapan manajemen modern dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengurusan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.
  • Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dan jalannya peradilan.
  • Memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di bidang hukum Islam yang menjadi kompetensi Peradilan Agama.
  • Memberikan keterangan, pertimbangan  dan nasihat tentang hukum Islam kepada Pemerintah Kabupaten melalui forum MUSPIDA
YURIDIKSI
Wilayah Yurisdiksi PA Jepara bisa dilihat lebih detail sebagai berikut :
  • Kecamatan Bangsri
  • Kecamatan Batealit
  • Kecamatan Donorojo
  • Kecamatan Jepara
  • Kecamatan Kalinyamatan
  • Kecamatan Karimunjawa
  • Kecamatan Kedung
  • Kecamatan Kembang
  • Kecamatan Keling
  • Kecamatan Mayong
  • Kecamatan Mlonggo
  • Kecamatan Nalumsari
  • Kecamatan Pakis Aji
  • Kecamatan Pecangaan
  • Kecamatan Tahunan
  • Kecamatan Welahan

Entri Populer