Menangani perkara hukum Perceraian Gono Gini Hak Asuh Anak Waris Perdata Tipikor di PA / PN seluruh Jawa Tengah dan Indonesia

PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA

Oleh : Drs. H. Abdul Hadi, M.HI
I. PENGANTAR.
Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam antar orang-orang yang beragama Islam di Indonesia telah menjadi wewenang Pengadilan Agama sejak tahun 2006 dengan lahirnya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana termuat pada angka 20 huruf (a) penjelasan pasal 49 undang-undang tersebut . .
Pada suatu kali, ketika memberi penjelasan kepada pemohon pengangkatan anak agar mengurus izin Dinas Sosial Propinsi dengan terlebih dahulu minta rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten, Pemohon menginformasikan bahwa Dinas Sosial Kabupaten seperti baru tahu dengan sedikit kaget dan mengatakan bahwa Pemohonlah orang pertama yang meminta rekomendasi untuk pengangkatan anak, dan Dinas Sosial Kabupaten mengatakan akan berkoordinasi dulu dengan Dinas Sosial Propinsi.

Berdasarkan informasi tersebut, dengan tidak menduga-duga (misalnya menduga peraturan tentang pengangkatan anak belum tersosialisasi dengan baik, atau di daerah ini belum ada permohonan pengangkatan anak, atau pengadilan belum menjelaskan kepada pemohon pengangkatan anak tentang perlunya izin Meneteri Sosial / Instansi Sosial Propinsi sebagai syarat permohonan pengangkatan anak ), tulisan ini disajikan paling tidak sekedar untuk “ma ulang-ulang kaji lamo” (refresh our knowledge).

II. PENGANGKATAN ANAK
A. Pengertian.
Pengangkatan anak di Pengadilan Agama tidak sama dengan Pengangkatan Anak di Peradilan Umum yang dikenal dengan Adopsi (Inggris) atau Tabanny (Arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung1. Tetapi pengangkatan anak di Pengadilan Agama lebih kepada mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung namun diperlakukan sebagai anak sendiri.2
Berikut ini dikemukakan pengertian tentang beberapa hal penting seputar pengangkatan anak :
1. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat .
2. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan ;
3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua/wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.3
B. Bentuk-Bentuk Permohonan Pengangkatan Anak.
1. Permohonan Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia ( Inter State ).
1.1. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yang dilakukan menurut dan berdasarkan adat yang berlaku di beberapa daerah di tanah air.
1.2. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ini dapat berupa ;
 Pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption), dan
 Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat melalui lembaga pengasuhan anak.
Pengangkatan anak tersebut dapat pula dilakukan oleh seseorang yang tidak terikat dalam perkawinan atau orang tua angkat tunggal ( single parent adoption).
2. Permohonan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia atau anak Warga Negara Indonesia oleh Wrga Negara Asing (Inter Country Adoption).
Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus merupakan ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir . 4
C. Proses Pengangakatan Anak .
1. Permohonan Pengangkatan Anak.
a. Syarat Permohonan .
1). Syarat formil permohonan :
 Permohonan dapat diajukan secara tertulis atau lisan .
 Permohonan dapat diajukan dan ditanda tangani sendiri oleh Pemohon atau oleh kuasanya.
 Permohonan harus dibubuhi materai yang cukup .
 Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang akan diangkat.5
2). Syarat materil permohonan :
 Posita harus menjelaskan motivasi (faktor yang mendorong) diajukannya permohonan penetapan pengesahan pengangkatan anak.
 Bahwa dalam posita harus nampak jelas bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan calon anak angkat dan menggambarkan bahwa kehidupan hari depan si anak akan lebih baik setelah pengangkatan .
 Petitum harus bersifat tunggal yang hanya meminta “ Agar pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak A yang bernama B dinyatakan sah “. Tidak boleh ditambah dengan petitum lain, misalnhya menambah petitum dengan meminta agar anak angkat tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari orang tua angkat ( Pemohon ).6
2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak.
a. Syarat Calon Anak Angkat (CAA) :
 Anak yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun .
 Merupakan anak terlantar atau anak diterlantarkan .
 Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan memerlukan perlindungan khusus .7
Pengangkatan anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama. Pengangkatan anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai di bawah 12 (dua belas) tahun dibolehkan apabila ada alasan yang mendesak berdasarkan laporan sosial, seperti anak terlantar yang berada dalam situasi darurat, dan pengangkatan anak yang berusia 12 tahun sampai di bawah umur 18 tahun dibolehkan terhadap anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.8
b. Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA) ;
Calon Orang Tua Angkat ( COTA ) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1). Sehat jasmani dan rohani .
Sehat jasmani ditunjukan dengan Surat Keterangan Kesehatan oleh Dokter/Rumah Sakit Pemerintah, dan sehat rohani ditunjukan dengan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah .
2). Berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak yang ditunjukan dengan Akta Kelahiran COTA .
3). Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
4). Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang ditunjukan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
5). Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun, yang ditunjukan dengan Buku Kutipan Akta Nikah, KTP dan Kartu Keluarga, bila Pemohon Calon Orang Tua Angkat Tunggal (singgle parent adoption) tidak diperlukan buku nikah. Kalau calon orang tua angkat tunggal tersebut janda atau duda, harus ditunjukan dengan akta cerai .
6). Tidak merupakan pasangan sejenis .
7). Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak .
8). Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, yang ditunjukan dengan Keterangan penghasilan dari tempatnya bekerja .
9). Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak.
- Persetujuan Calon Anak Angkat (CAA) di atas kertas bermaterai diperlukan bila anak tersebut telah mampu menyatakan pendapat atau memberikan persetujuannya, apabila anak tersebut masih bayi atau anak-anak, maka persetujuannya dapat dilihat di ruang sidang dengan menyerahkan CAA kepada COTA, apabila CAA tidak menagis, dapat ditafsirkan bahwa dia setuju diangkat oleh COTA.
- Surat izin orang tua kandung/wali dibuat di atas kertas bermaterai cukup .
10) Akta Kelahiran CAA, yang dalam akta kelhiran tersebut tercantum nama orang tua kandung CAA bukan nama COTA . Hal ini erat kaitannya dan sangat penting terutama bagi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menentukan siapa yang akan menjadi wali nikahnya apabila CAA tersebut perempuan.
11) Surat penyerahan anak dari ibu kandung / wali kepada COTA .
Apabila CAA berada dalam asuhan Lembaga Pengasuhan anak, diperlukan:
- Surat penyerahan anak dari ibu kandung CAA kepada Rumah Sakit/Instansi Sosial.
- Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak .
- Surat Keputusan kuasa asuh anak anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak .
- Laporan Sosial mengenai CAA dan COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak .
12) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkayan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak .
13) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup, bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi, apabila COTA telah memiliki anak kandung.
14) Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
Apabila CAA tersebut perempuan, diperlukan juga surat pernyataan dari COTA di atas kertas bermaterai cukup, bahwa apabila nanti CAA akan menikah, maka yang akan menjadi wali adalah ayah kandungnya. Karena dari informasi yang terdengar, sudah banyak anak angkat perempuan yang dinikahkan oleh ayah angkatnya, dan KUA tidak mengetahui hal ini, yang sudah barang tentu pernikahan tersebut tidak sah.9
15) Laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat atau Surat Keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhannya.
16) Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya.
17) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan .
18) Surat Keputusan tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan Anak dari Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA), dan
19) Surat izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi .10
3. Prinsip Pengangkatan Anak.
a. Pengangkatan anak bukanlah adopsi (Inggris) dan bukan pula tabanni (Arab) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung ;
b. Pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong untuk memberikan perlindungan, pendidikan dan kesejahteraan bagi anak-anak yang lahir dan berada dalam kondisi yang kurang beruntung, sesuai dengan firman Allah :
1). Surat al-Maidah ayat 2 ;
Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa,
2). Surat al Insan ayat 8
Artinya : Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
c. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
d. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat ;
e. Pengkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya .
f. Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi, mereka hanya mempunyai hubungan keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-bannyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnnya, demikian juga terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya ;11
g. Bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tetap ajnabi (asing) dan tetap harus menjaga mahramnya, sehingga mereka tidak boleh berkhalwaat, baik antara ibu/bapak angkat dengan anak angkatnya, maupun antara anak angkat dan saudara angkatnya ;12
4. Pemeriksaan di Persidangan (Apa yang harus diperiksa)..
Dalam persidangan perlu diperiksa, diteliti dan didengar keterangannya, antara lain ; 13
a. Hal-hal yang harus diperiksa.
- Kebenaran dari motif yang menjadi latar belakang permohon Pemohon, sehingga kepentingan Calon Anak Angkat nampak lebih utama dari pada kepentingan orang tua kandung atau kepentingan Calon orang Tua Angkat (COTA).
- Seberapa jauh dan seberapa dalam kesungguhan, ketulusan, kerelaan dan kesadaran pihak orang tua kandung anak dan pihak calon orang tua angkat akan akibat-akibat dari perbuatan hukum melepas dan mengangkat anak tersebut .
- Kemampuan ekonomi, keadaan rumah tangga (kerukunan dan keserasian kehidupan keluarga ) dan cara-cara pendidikan yang dianut oleh calon orang tua angkat .
b. Hal-hal yang perlu diteliti :
- Akte Kelahiran baik akte kelahiran CAA maupun akte kelahiran COTA.
- Surat Keterangan identitas orang tua kandung dan COTA, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Nikah serta Akta Pendirian dan izin operasi lembaga anak asuh .
- Surat-surat Keterangan, seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tentang COTA .
- Surat-surat, baik surat yang dikeluarkan oleh pejabat, seperti Surat Izin Pengangkatan Anak oleh Instansi Sosial, maupun surat-surat pernyataan yang dibuat oleh COTA, serta surat-surat yang bersifat korespondensi lainnya.
c. Pihak-pihak yang perlu di dengar keterangannya.
1). Calon Orang Tua Angkat (COTA), termasuk keluarga dekatnya, seperti anak-anaknya yang sudah dapat dimintai tanggapannya, atau pihak lain yang patut dimintai tanggapan dan keterangannya tentang COTA yang akan mengangkat anak tersebut. Seperti Tokoh Adat, Ketua RT dan lain sebagainya.
2). Orang Tua Kandung atau Lembaga Asuh Anak yang akan melepaskan calon anak angkat dan badan-badan sosial yang punya kepedulian terhadap hak-hak anak.
3). Calon Anak Angkat apabila ia sudah dapat menyampaikan pendapatnya.
4). Saksi-saksi ahli yang bergerak di bidang sosial dan perlindungan anak.
5). Pihak Imigrasi, Kepolisian, Kejaksaan dan atau Kodim, apabila pengangkatan anak tersebut bersifat Inter Country Adoption.
5. Putusan.
a. Produk Pengadilan .
Produk pengadilan terhadap permohonan pengangkatan anak ada dua bentuk :
- PENETAPAN : Apabila permohonan pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia (Inter State).
- PUTUSAN : Apabila permohonan pengangkatan diajukan oleh WNI terhadap anak WNA atau oleh WNA terhadap anak WNI (Inter Country Adoption.).
b. Isi Putusan :
1) Pada bagian duduk perkara secara lengkap dimuat pokok – pokok yang terungkap selama pemeriksaan dalam persidangan.
2) Pada bagian pertimbangan hukum harus dipertimbangkan tentang :
a) Motif yang mendasari orang tua kandung melepaskan anaknya dan motif calon orang tua angkat ingin mengangkat anak .
b) Keadaan ekonomi, kehidupan rumah tangga, dan cara-cara/ konsep pendidikan calon orang tua angkat .
c) Kesungguhan, ketulusan serta kerelaan orang tua kandung akan akibat-akibat hukum setelah melepaskan anaknya .
d) Kesungguhan, ketulusan serta kerelaan orang tua angkat akan akibat-akibat hukum setelah pengangkatan anak .
e) Kesan-kesan yang diperoleh pengadilan/ majlis hakim tentang kemungkinan masa depan calon anak angkat.
f) Pertimbang tentang hukum apa yang akan diterapkan.
c. Diktum Putusan
- Apabila pengangkatan anak antar WNI ( Inter State ), diktum berbentuk :
Menetapkan
1. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon bernama ..........bin/binti.... alamat ........... terhadap anak bernama ...... bin/binti....... umur ........14
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar ......
- Apabila pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI ( Inter Country Adption ) diktum berbentuk:
Memutuskan
1. Menetapkan anak laki-laki / perempuan bernama ......... lahir pada tanggal .......... di ........... sebagai anak angkat dari ......... alamat .......
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.......
- Apabila pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA ( Inter Country Adption ) diktum berbentuk :
Memutuskan
1. Menetapkan anak laki-laki / perempuan bernama ......... lahir pada tanggal .......... di ........... sebagai anak angkat dari ......... alamat ............ warga negara ............
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.......
d. Penyampaian Salainan Putusan
Dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka setiap putusan / atau penetapan pengangkatan anak salinannya dikirim kapada Mahkamah Agung cq Panitera Mahkamah Agung, selain itu disampaikan juga kepada Kementerian Sosial c/q Instansi Sosial untuk data dan catatan sosial, Kementerian Dalam Negeri c/d Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk data dan catatan kependudukan, dan memberi catatan pinggir pada akte kelahiran bahwa anak tersebut telah dijadikan anak angkat oleh orang tua angkatnya. Putusan pengangkatan anak Inter Country Adoption disampaikan juga kepada Departemen Hukum dan Hak Azazi Manusia cq. Dirjen Imigrasi, Depatemen Luar Negri , Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian, untuk pengawasan keimigrasian dan kewarganegaraan.15
6. Penutup.
1. Kesimpulan.
Meskipun Permohonan pengangkatan anak bersifat Voluntair, akan tetapi pemeriksaannya di Persidangan dan pertimbangannya dalam putusan tidak boleh sumir. Hal ini penting untuk menghindari penyelundupan hukum dalam bentuk melegalisasi perdagangan anak, perbudakan anak, dan pemaksaan agama terhadap anak. Demikian juga halnya dengan pengangkatan anak Inter Country Adoption, yang bisa saja putusan/penetapan Pengadilan akan menjadi pintu masuk untuk penyelundupan kewarganegaraan dalam pengangkatan anak WNA oleh orang tua angkat WNI, dan atau mempertaruhkan harga diri bangsa dalam pengangkatan anak WNI oleh Orang tua angkat WNA. Semoga !
2. Daftar Bacaan.
1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Peraturan Pemerintanh RI Nomor : 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 2 tahun 1979 Prihal Pengangkatan Anak .
5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983 prihal penyempurnaan SEMA RI No : 2 tahun 1979 prihal Pengangkatan Anak .
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 02 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.
8. Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi 2010.
9. Simorangkir, JCT, Kamus Hukum, Jakarta : Aksara Baru, 1987,
10. A.Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, Jilid I.
3. Catatan Kaki
1 Simorangkir, JCT, Kamus Hukum, (Jakarta : Aksara Baru, 1987 ), hlm.4.
2 A.Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, ( Jakarta : PT.Ichtiar Baru van Hoeve, 1996 ) Jilid I hlm. 29-30.
3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 1, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pasal 1, dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang : Persyaratan Pengangkatan Anak, tanggal 19 Oktober 2009, pasal 4
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 39 ayat 4, dan SEMA RI No. 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA RI No. 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
5 Mahkamah Agung Republik Indonesia, SEMA RI No. 2 tahun 1979, tentang Pengangkatan Anak, Jakarta : 7 April 1979, hlm. 3.
6 SEMA RI No. 2 tahun 1979, Ibid, hlm. 3-4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 tahun 2007, pasal 12.
7 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang : Persyaratan Pengangkatan Anak, tanggal 19 Oktober 2009, pasal 4, hlm.6.
8 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 tentang : Persyaratan Pengangkatan Anak, tanggal 19 Oktober 2009, pasal 4, hlm.6. Ibid, pasal 6, hlm. 7.
9 Kompilasi Hukum Islam , pasal 20 dan pasal 21 ayat 1 dan 2 , Mahkamah Agung RI, SEMA No. 2 tahun 209. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang : Persyaratan Pengangkatan Anak ,pasal 13
10 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 Ibid, pasal 7, pasal 20, 21,25,26, 32 dan 33, dan UU No. 23 Tahun 2002, Ibid, pasal 49 dan 40.
11 Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH dan Drs.H.M. Fauzan, SH,MM,MH, Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam, Jakarta : Pena th.2008, hlm. 26, Kompilasi Hukum Islam, pasal 209..
12 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 110/HUK/2009 , pasal 1, 2 dan 3, Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH dan Drs.H.M. Fauzan, SH,MM,MH, Hukum Pengangkatan Anak Perpektif Islam, Jakarta : Pena th.2008, hlm. 45.
13 Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No. 02 Tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.
14 Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi 2010, hal. 163.
15 Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No. 02 Tahun 1979 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, No.6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak..

Entri Populer