Menangani perkara hukum Perceraian Gono Gini Hak Asuh Anak Waris Perdata Tipikor di PA / PN seluruh Jawa Tengah dan Indonesia

NAFKAH MANTAN ISTRI PNS

Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istri Menurut Hukum Islam
Islam diatur bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in (talak yang tidak bisa rujuk sebelum istri menikah dengan orang lain terlebih dulu) atau nusyuz (istri duhaka kepada suami) dan dalam keadaan tidak hamil. Lalu bagaimana menurut hukum negara?

Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istri Menurut Hukum Negara
Dalam hal ini, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) telah mengatur:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Hal Ini berarti, perintah kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menafkahi mantan istrinya ada pada pengadilan.

Lebih khusus lagi, aturan mengenai kewajiban mantan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) menafkahi mantan istrinya itu tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 10/1983”) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (“PP 45/1990”):

”Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.”


Lebih lanjut Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983 menyatakan:

 “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.”

Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

Maka, kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami, yang mana ini sama dengan kasus Anda. Namun, apabila perceraian tersebut memang berasal dari kehendak istri, maka mantan istri tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

Perlu diketahui juga bahwa walaupun suami yang meminta cerai, suami tidak perlu memberikan sebagian gajinya kepada bekas istrinya apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan/atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.[4]

Jangka Waktu Pemberian Nafkah untuk Mantan Istri PNS
Menjawab pertanyaan Anda, sampai kapan Anda menafkahi mantan istri Anda itu tertuang dalam Pasal 8 ayat (7) PP 10/1983 jo. PP 45/1990:

“Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.”

Dengan demikian, kewajiban untuk memberikan sepertiga gaji suami PNS kepada mantan istrinya akan hapus bila mantan istrinya tersebut menikah lagi dengan orang lain. Artinya, istri yang menikah lagi dengan orang lain setelah bercerai dengan mantan suaminya yang berstatus PNS tidak mendapat bagian dari gaji mantan suaminya lagi.

Jadi, memang dalam KHI diatur bahwa mantan suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah. Namun sebagai PNS, Anda juga wajib tunduk pada hukum negara dimana kewajiban Anda menafkahi mantan istri hapus terhitung saat mantan istri Anda kawin lagi. Dengan kata lain, selama mantan istri Anda itu belum kawin lagi, kewajiban Anda untuk memberikan nafkah tetap ada.

Namun dalam praktiknya, keputusan apakah Anda berkewajiban menafkahi mantan istri Anda itu sampai masa iddah atau sampai mantan istri Anda menikah lagi itu nantinya ada pada hakim saat perkara perceraian ini diperiksa di pengadilan.

Contoh Kasus
Dalam praktiknya, hakim dapat saja memutus menghukum suami yang berstatus PNS itu untuk menafkahi istrinya hanya sampai masa iddah saja maupun sampai mantan istrinya itu menikah lagi, seperti yang kami contohkan sebagai berikut:

1.    Sebagai contoh kasus dimana mantan suami berstatus PNS yang meminta cerai tetapi dalam putusannya hakim tidak memerintahkan si suami untuk memberikan nafkah sampai mantan istrinya itu kawin lagi (hanya sampai masa iddah), dapat kita temukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/AG/2011. Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon (Pria PNS/suami) telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon (istrinya) di muka persidangan Pengadilan Agama Malang karena alasan gangguan keharmonisan dalam rumah tangga.

Terhadap Permohonan tersebut, Pengadilan Agama Malang telah mengabulkan sebagian permohonan pria PNS tersebut dan menghukumnya salah satunya dengan membayar mantan istrinya itu berupa nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000. Di tingkat banding, putusan ini kemudian dikuatkan.

2.    Contoh kasus kedua dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Agama Serang 0137/ Pdt.G / 2012 /PA.Srg. Kasus ini tentang pria yang berstatus PNS yang menggugat cerai istrinya di pengadilan agama. Dalam gugatan baliknya (rekonvensi), si mantan istri meminta kepada pengadilan untuk menghukum mantan suaminya agar memberikan nafkah sebesar 1/3 (sepertiga) dari gaji yang diterimanya sampai mantan istrinya itu menikah lagi.

Namun hakim menolak permintaan ini dengan alasan bahwa ketentuan PP 10/1983 dan PP 45/1990 bukan menjadi kewenangan Pengadilan, karena kedua PP tersebut merupakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya mantan istri tentang Pembagian 1/3 Gaji untuk mantan istri tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijk Verklaard). Hakim menghukum pria PNS itu untuk membayar salah satunya adalah nafkah Iddah (seratus hari) kepada mantan istrinya.

3.    Ada pula dalam praktiknya hakim menghukum mantan suami yang berstatus PNS itu untuk memberikan ½ gaji kepada mantan istrinya (dalam hal ini mereka tidak mempunyai anak) sampai mantan istrinya itu kawin lagi. .

Hakim pada tingkat banding menghukum Tergugat Rekonvensi (mantan suami yang berstatus PNS) untuk menyerahkan setengah gajinya kepada Penggugat Rekonvensi (mantan istri) setiap bulan sampai mantan istrinya itu kawin lagi.

Akan tetapi pada tingkat kasasi Hakim Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 184 K/Ag/2015 memperbaiki amar putusan hakim pada pengadilan tinggi sehingga akhirnya diputus bahwa nafkah yang diberikan oleh mantan suami yang berstatus sebagai PNS kepada mantan istrinya itu hanyalah sampai masa iddah.

Diedit Ulang dari sumber Hukum online . com

Entri Populer