PBH PERADI
Pusat Bantuan Hukum PERADI (PBH PERADI) adalah organisasi yang bertugas memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat yang secara resmi dibentuk Dewan Pimpinan Nasional PERADI berdasarkan SK No.016/PERADI/DPN/V/2009 pada tanggal 10 Maret 2009.
PBH PERADI memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaannya, diantaranya :
Tugas
- Melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI yang mengatur mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.
- Mendistribusikan permintaan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Advokat dan atau Lembaga Bantuan Hukum.
- Apabila dipandang perlu, setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Nasional PERADI dapat membentuk lembaga bantuan hukum yang secara langsung akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma secara langsung di wilayah sebagaimana ditetapkan oleh PBH PERADI.
- Melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka sosialisasi pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat.
- Melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan dana guna membiayai kegiatan PBH PERADI.
- Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat
Wewenang
- Melakukan koordinasi dengan instansi, lembaga, ataupun badan, baik yang berada dalam struktur organisasi PERADI maupun berada diluar PERADI dalam rangka pelaksanaan kewajiban pembarian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat.
- Menunjuk Advokat untuk melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- Mempekerjakan staf bukan advokat maupun Advokat untuk membantu pengurus PBH PERADI dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- Menyusun peratuan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma guna diterbitkan/disahkan oleh DPN PERADI.
- Melaporkan Advokat yang menolak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau yang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan didalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada PERADI untuk dijatuhkan sanksi sesuai prosedur yang berlaku.
- Melaporkan Advokat, meneruskan laporan pihak ketiga, dan atau memberikan keterangan kepada PERADI atau badan-badan PERADI terkait dengan Advokat yang diduga melanggar Kode Etik Advokat Indonesia ketika menjalankan kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.
- Membuat perjanjian dengan pihak ketiga baik swasta maupun instansi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- Menerbitkan laporan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat secara berkala melalui media yang dapat dijangkau oleh publik.
- Melakukan hal-hal lain yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
PENGURUS
Dewan Pembina
Ketua : Kartini Muljadi, S.H.
Sekretaris : Dr. Amir Syamsudin, S.H., M.H.
Anggota :
- Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H., M.H.
- Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
- Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutanto
- Dr. Nono Anwar Makarim, S.H., LL.M.
- Karni Ilyas, S.H.
- Drs. Erry Riyana Hardjapamekas
- Tumpak H. Panggabean, S.H.
- Denny Kailimang, S.H., M.H.
- Juniver Girsang, S.H., M.H.
- Gregory J. Churchill, JD.
Dewan Pengurus
Ketua : Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
Wakil Ketua : David M. L. Tobing, S.H., M.Kn.
Sekretaris : Alexander Lay, S.H., LL.M.
Wakil Sekretaris : Hanita Oktavia, S.H.
Anggota :
- Agus Soetopo, S.H., M.H.
- Asfinawati, S.H.
- Maria Caezarina, S.H.
- Soenardi Pardi, S.H., LL.M.
Pengurus Harian
Anggara – Direktur Eksekutif
Antika Insani Khamilia – Legal Aid Administration
Hilda Ekawati Suherman – Program Development