Menangani perkara hukum Perceraian Gono Gini Hak Asuh Anak Waris Perdata Tipikor di PA / PN seluruh Jawa Tengah dan Indonesia

PENGACARA SEMARANG, JAWA TENGAH, DIY & JAWA TIMUR

pengacara semarang

PENGACARA SEMARANG, JAWA TENGAH, DIY & JAWA TIMUR

WDY & PARTNERS menangani perkara hukum yang ada di wilayah yuridiksi pengadilan agama dan pengadilan negeri di seluruh kota di Indonesia.
Pasal 5 ayat 2 UU Advokat. Wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah Indonesia. Sementara ini Kantor Pengacara WDY & PARTNERS lebih memfokuskan penanganan litigasi di wilayah Jawa Tengah, DIY dan beberapa kota di Jawa Timur
Untuk wilayah Jawa Tengah, meliputi: Ambarawa, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Jepara, Kajen, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Mungkid, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purwodadi, Purwokerto, Purworejo, Rembang, Salatiga, Semarang, Slawi, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, Tegal, Temanggung, Ungaran, Wonogiri, Wonosobo.
Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi: Bantul, Sleman, Wates, Wonosari, Yogyakarta.
Untuk wilayah Jawa Timur meliputi : Ngawi, Ponorogo, Tuban, Madiun

PERBEDAAN CERAI TALAK dan CERAI GUGAT

Dalam hukum perceraian muslim di Indonesia dikenal ada 2 cara perceraian. 2 (dua) cara tersebut yaitu :
  1. Cerai Talak
  2. Cerai Gugat

Cerai Talak yaitu permohonan cerai yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri. Nantinya isi amar putusan hakim pengadilan agama adalah menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan pengadilan agama setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila suami tidak datang ke pengadilan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka permohonan cerai talak batal demi hukum.

Cerai Gugat yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami. Nantinya isi amar putusan hakim pengadilan agama adalah menjatuhkan talak I bain sughra dari tergugat (nama istri) kepada penggugat (nama suami). Dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan pengadilan agama karena yang meminta cerai adalah istri. Suami juga tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah idah dan mut´ah kepada istri. Dalam praktik di pengadilan agama, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat, istri dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan agama untuk meminta nafkah lalu yaitu nafkah yang tidak diberikan oleh suami kepada istri.

PENGACARA TERBAIK DI SEMARANG


Pengacara WDY & Partners adalah Pengacara hukum terbaik di Semarang.

  1. Melayani konsultasi 24 Jam ( 085225446928 , 085875577202 )
  2. Alamat lokasi yang jelas mudah dituju ( Cek Lokasi )
  3. Team pengacara yang terbaik, berpengalaman & Terpercaya
  4. Menangani perkara hukum perdata keluarga ( perceraian, waris, gono gini dll ) di seluruh wilayah pengadilan Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur.

JASA URUS CERAI

JASA PENGURUSAN PERCERAIAN
PENGACARA WDY melayani jasa urus cerai resmi dan profesional di pengadilan bagi warga negara muslim dan non muslim khususnya di wilayah Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur.

Mengapa dibutuhkan pengacara untuk menangani perkara cerai di Pengadilan ?
Sebab :
1. Kurang paham hukum Keluarga (perdata dan KHI)
2. Kurang pengalaman beracara di persidangan.
3. Kesulitan dalam waktu dan jarak
4. administrasi prosedur yang ribet 
4. Pihak lawan menggunakan jasa pengacara

Pengacara WDY & Partners hadir siap membantu perkara perceraian.
Informasi hubungi 085225446928



CARA MENGETAHUI AKTA PERCERAIAN ASLI ATAU PALSU

Cara mengetahui Kutipan Akta Perceraian asli atau palsu


Bukti telah dilakukannya perceraian dapat kita lihat pada kutipan akta perceraian. Kutipan akta perceraian dalam perceraian muslim diberikan oleh panitera pengadilan agama kepada para pihak atau diberikan langsung kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri). Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan kutipan akta perceraian dalam perceraian non muslim ini diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil. Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Bila Anda ingin mengetahui keabsahan kutipan akta perceraian calon istri Anda, kami sarankan agar Anda menelusurinya pada Instansi yang menerbitkan kutipan akta perceraian tersebut.

PENGACARA SEMARANG

PENGACARA SEMARANG

pengacara semarang
PENGACARA WDY & PARTNERS
menangani perkara hukum di kota-kota wilayah provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta & Jawa Timur


Kantor : Jalan Bledak Kantil II, Nomor 45, Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah 50196

Tel WA 
  • +6285225446928
  • +6285875577202

Perkawinan Perceraian

Perkawinan bagi WNI tunduk pada aturan-aturan yang diatur dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.”

Sesuai dengan pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975, yang dimaksud sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan, adalah Kantor Urusan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain agama Islam.

Untuk proses perceraiannya hanya dapat dilakukan melalui sidang pengadilan, seperti yang diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri."

Anda dapat saja melakukan proses perceraian tanpa didampingi oleh kuasa hukum/pengacara. Bila menurut perkiraan Anda hasil yang akan diraih terbilang cukup optimal dengan tanpa didampingi kuasa hukum/pengacara, proses perceraian bisa saja dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum/pengacara. Namun, biasanya para pihak merasa perlu didampingi kuasa hukum/pengacara, karena awam soal hukum serta bingung saat mengikuti jalannya persidangan.

Di sisi lain, kuasa hukum/pengacara, sebenarnya tidak hanya berfungsi untuk mewakili para pihak saat beracara. Pengacara juga dapat menjembatani dialog antara para pihak yang akan bercerai dalam membicarakan segala kesepakatan yang ingin dicapai misalnya, tunjangan hidup, hak asuh anak dan hal-hal penting lainnya.

PROSES PERKARA PENGADILAN AGAMA

WDY & Partners menangani proses perkara di Pengadilan Agama meliputi perkara
  • Cerai Gugat / Rapak dari Dalam Negeri / Luar Negeri
  • Cerai Talak dari Dalam Negeri / Luar Negeri
  • Dispensasi Nikah
  • Poligami
  • Perwalian
  • Ahli Waris
  • Wali Adhol
  • Pengangkatan Anak
  • Isbat Nikah
  • Gono Gini

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI

Syarat - syarat mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak di pengadilan negeri

Dasar Hukum :
Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 02 / 1979 Tentang Pengangkatan anak jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.

PENGANGKATAN ANAK ANTAR WNI :
I. Syarat-syarat umum :
1. Permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili anak angkat ( orang tua kandung / wali )atau tempat domisili Lembaga Pengasuhan dari mana anak tersebut diangkat.
2. Isi Surat Permohonan :
  • Pada bagian posita dari permohonan tersebut secara jelas diuraikan dasar yang mendorong (motif) diajukannya permohonan pengesahan/pengangkatan anak tersebut;
  • Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan / pengangkatan anak itu dilakukan terutama untuk kepentingan calon anak angkat yang bersangkutan, dan digambarkan kemungkinan kehidupan hari depan si anak setelah pengangkatan anak terjadi;
  • Isi petitum harus tunggal (tidak disertai petitum yang lain), misalnya : “agar pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon (C) terhadap anak B yang bernama A dinyatakan sah”, tanpa ditambah tuntutan lain seperti : “agar ditetapkan anak bernama A tersebut sebagai ahli waris dari C”

Bisakah Urus Cerai di KUA ?

Secara umum, pengaturan masalah perceraian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“PP 9/1975”).

Pada dasarnya, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini telah disebut dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan. Jadi, merujuk pada pasal tersebut, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Yang dimaksud dengan pengadilan menurut Pasal 1 huruf b PP 9/1975 adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Perceraian pasangan suami istri yang beragama Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Jelas kiranya perempuan beragama Islam yang ingin cerai hanya sah jika mengajukan gugatan perceraiannya pada Pengadilan Agama. Masih berkaitan dengan perceraian di muka pengadilan, Pasal 115 KHI mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dengan demikian, dari penjelasan mengenai di mana perceraian itu dilakukan, dapat kita ketahui bahwa baik menurut hukum positif yang terdapat dalam UU Perkawinan dan PP 9/1975 maupun menurut hukum Islam, perceraian itu hanya sah apabila melalui proses sidang di pengadilan

Datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) agar perceraian dilakukan tanpa sidang di pengadilan tidak termasuk prosedur perceraian yang dimaksud oleh peraturan perundan-undangan.

Entri Populer