Langsung ke konten utama

Postingan

Status kewarganegaraan anak yang lahir di Indonesia dan dari perkawinan campuran

Pasal  41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia : ” Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum undang-undang iini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan undang-undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah undang-undang ini diundangkan.”   Bahwa terhadap anak-anak yang berada di luar cakupan Pasal 41 tersebut yaitu anak-anak hasil perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir di negara Ius Soli (berdasar tempat kelahiran), yang tidak mendaftar sebagai anak berkewarganegaraan ganda atau anak-anak yang sudah mendaftar tetapi tidak atau terlambat memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia hingga batas waktu yang ditentukan Undang-Undang b

Prosedur Dan Tata Cara Perceraian Anggota TNI/POLRI

Dengan Tetap Mengacu kepada UU. No. 1 Tahun 1974 / PP. No.9 Tahun 1975, INPRES No. 1 Tahun 1991 (KHI. Tahun 1991), HIR., PP No. 10 Tahun 1983 / PP No, 45 Tahun 1990 dan Ketentuan-Ketentuan Khusus Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota TNI/POLRI; Apabila Pemohon/Gugatan Cerai diajukan oleh anggota TNI (aktif), maka persyaratan administratifnya harus dilengkapi dengan SURAT IZIN untuk melakukan perceraian dari Atasan/Komandan yang bersangkutan (Langsung dapat diproses lanjut) ; Apabila Permohon/Gugatan Cerai tersebut belum dilengkapi dengan SURAT IZIN, Majelis Hakim dalam persidangan lansung memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan izin tersebut ke atasan/komandannya, perintah tersebut dimuat dalam Berita Acara Persidangan, (sidang pertama ditunda/belum dapat di mediasi); Penundaan persidangan minimal 6 bulan, terhitung sejak Tanggal Surat Permohonan Izin Cerai diajukan keatasan/komandannya (bukan dihitung sejak penundaan persidangan), karena memungkinkan penundaan

Kesepakatan bercerai tidak dapat sebagai alasan untuk bercerai

Ada sepasang suami istri telah sepakat untuk bercerai. Secara hukum hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dari pasal 19 PP no 9/1975 jo pasal 39 UU no 1/1974. Mengapa alasannya bahwa percerian bukanlah karena kesepakatan seperti halnya bila seorang penjual dan pembeli bersepakat mengadakan perjanjian jual beli. Syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 BW tidak dapat diterapkan dalam alasan perceraian.

Pelayanan

Penyelesaisan sengketa diluar pengadilan (out of court settlement); Penyelesaian perkara di pengadilan (court settlement); Konsultasi; Demi tercapainya tujuan suatu perkara maka diperlukan suatu pertemuan konsultasi terlebih dahulu antara calon klien dengan pengacara. Oleh karenanya, dengan tangan terbuka kami menerima konsultasi dengan berbagai cara, yaitu melalui : Telepon / SMS - 085225446928 - 081901797137 - 085875577202 - 08883959490 E-mail Silahkan klik di sini Facebook Silahkan klik di sini Datang langsung ke alamat Jl. Bledak Kantil II No. 45 Tlogosari Kulon, Pedurungan, Semarang

Fee Pengacara

Masyarakat perlu mengetahui bagaimana Lawyer Fee (honorarium Pengacara) yang harus kita berikan atas jasa Pengacara. Tidak ada suatu standar penentuan lawyer fee di kalangan Pengacara. Besar kecilnya honorarium yang akan diterima oleh Pengacara sangat tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak, klien dan Pengacara yang didasarkan kepada beberapa hal, antara lain :

Penanganan Perkara Korupsi - Brebes

Menggelapkan ADD, Kepala Desa Diganjar 1,3 Tahun Penjara 09/02/2011 PanturaNews (Brebes) - Setelah beberapa waktu lalu Pengadilan Negeri (PN) Brebes, Jawa Tengah memvonis Kepala Desa (Kades) Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Edi Yulianto dengan hukuman satu tahun penjara, karena tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD). Kini, PN setempat juga menjatuhkan vonis kepada oknum Kades Luwunggede, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Hasmi Ananton dengan hukuman satu tahun tiga bulan penjara. "Setelah melalui berbagai pertimbangan, maka dengan ini kami menyatakan terdakwa Hasmi Ananton telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yakni penggelapan ADD tahun 2007 hingga 2009 sebesar Rp 131 juta," kata Ketua Majelis Hakim, Budi Winata saat membacakan vonis dihadapan terdakwa, Rabu 09 Pebruari 2011. Menurut Ketua Majelis Hakim, meski terdakwa telah mengembalikan uang hasil korupsi sebesar Rp 130 juta, namun terdakwa tetap dihukum sesuai ket

Memilih Pengacara Profesional

Proses memilih Pengacara sesuai dengan kebutuhan hukumnya adalah hampir sama dengan proses memilih Dokter, Akuntan, Notaris, Arsitek dan pekerja profesional lainnya. Tentu dengan menjamin profesionalisme dalam pekerjaannya, seorang Pengacara harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien, sehingga klien dapat menilai dan percaya akan kwalitas kerja si Pengacara. Perlu kehati-hatian dan ketelitian klien dalam memilih dan menentukan Pengacara untuk menangani

Sita Marital atas Barang Jaminan Hutang

Sita jaminan adalah salah satu bentuk penjaminan atas objek sengketa dari upaya pemindahtanganan atau pengalihan kepada pihak ketiga secara tidak bertanggung jawab selama dalam masa sengketa. Permohonan atas sita jaminan ini dilakukan untuk memastikan agar tuntutan penggugat terhadap tergugat dapat dilaksanakan/dieksekusi kalau pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut. Penyitaan dalam sita jaminan bukan dimaksudkan untuk melelang, atau menjual barang yang disita ,